Alfi Syahri Arief - 1302045117 - Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

Nama   : Alfi Syahri Arief

NIM    : 1302045117

Hubungan Internasional Reguler B 2013  '

 Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

Untuk mengenal DPRD lebih dekat, diadakan observasi oleh mahasiswa HI langsung kepada DPRD Provinsi Kal-Tim. Observasi dilakukan dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara mahasiswa HI dan anggota DPRD Provinsi. Di awal acara, para anggota memberi sambutan, serta menjelaskan sedikit tentang DPRD dan para anggotanya.

Partai yang memiliki suara terbanyak, berhak menunjuk wakil mereka untuk menjadi ketua DPRD Provinsi. DPRD mempunyai 4 komisi yang menangani bidang masing-masing, yaitu:

• Komisi I          :Hukum Pemerintahan dan HAM      
• Komisi II         :Ekonomi dan Keuangan
• Komisi III       :Pembangunan
• Komisi IV       :Kesejahteraan Rakyat

Anggota DPRD Provinsi tidak mempunyai batasan jam kerja. Jika tidak ada agenda, dan anggota DPRD berada di daerah pemilihannya masing-masing tidak dapat dikatakan bahwa anggota DPRD tersebut tidak bekerja, karena ruang lingkup bekerja mereka fleksibel. Anggota DPRD hanya diminta kehadirannya saat rapat paripurna atau rapat komisi.

Kal-Tim menyumbangkan pendapatan daerah sebesar 470-510 triliun untuk pemerintah pusat, ini menjadikan Kal-Tim sebagai daerah berpendapatan terbesar di Indonesia. Dari dana ini, Kal-Tim hanya menerima sekitar 20%, karena itu OtSus sangat diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi dan juga Gubernur Kal-Tim. Tetapi untuk menjadikan Kal-Tim sebagai daerah otonomi khusus (OtSus) tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada syarat-syarat tertentu,  salah satunya smempunyai infrastuktur yang memadai dan memiliki kekhususa pada daerah tersebut.

Anggota DPRD Provinsi menentang keras pertambangan, tetapi masih belum jelas tambang mana yang dicabut atau tidak dikeluarkan perizinannya, tambang skala besar atau kecil.

Pada periode 2009-2014 DPRD Provinsi memberikan bantuan dana sebesar 600-700 miliar rupiah kepada UNMUL. Seperti yang kita ketahui, perguruan tinggi tidak menjadi tanggung jawab APBD, melainkan APBN. Tetapi, seperti yang diutarakan para anggota DPRD, dana ini bersifat bantuan karena banyak dari mereka yang ber-almamater UNMUL melalui pendanaan yang mereka sebut “Politik Anggaran”. 

Mereka berharap observasi seperti ini bisa lebih sering dilakukan mahasiswa, daripada melakukan aksi unjuk rasa.

Usai mengadakan diskusi dan tanya jawab, dilakukan sesi foto bersama dan pengenalan gedung DPRD Provinsi.

Menurut saya kinerja anggota dewan Kal-Tim masih kurang memuaskan, karena tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di Kal-Tim. Mereka meminta otonomi khusus agar Kal-Tim sejahtera, tetapi nyatanya selama ini, dengan adanya otonomi daerah-pun, Kal-Tim tidak memperlihatkan perubahan. Jadi, daripada terus-terursan memperjuangkan OtSus yang masih belum jelas masa depannya, lebih baik para anggota dewan memperbaiki infrastruktur yang ada di Kal-Tim. Lebih baik mendengar keluhan-keluhan masyarakat daripada terus menerus membuat keputusan yang bersifat kurang penting dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. Karena kembali lagi anggota DPRD adalah para wakil rakyat yang dipilih untuk mendengar rakyat. Otonomi Khusus memang hal yang baik untuk Kal-Tim. Tetapi jika kita sudah mendapatkannya, siapa yang menikmatinya? Rakyat, atau para elit politik?