Leni Feri Puspita - Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

Nama  : Leni Feri Puspita

Hubungan Internasional Reguler B 2013  '

  Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

 

Pembicara:       1. Bapak Adam

                        2. Bapak Erza Adityawarman

                        3. Bapak Hermanto Kelod

                        4. Bapak Mursidi Muslim

                        5. Ibu Rita Barito

                        6. Ibu Siti Qomariah

                        7. Bapak Rosyidi

Anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 55 anggota yang terpilih dari berbagai provinsi Kalimantan Timur. 55 anggota terdiri dari 1 pimpinan DPRD , 3 wakil pimpinan DPRD, 51 anggota DPRD yang terpilih dari berbagai provinsi.

• Dapil 1 Kota Samarinda , terdiri dari 11 anggota 
• Dapil 2 Kota Balikpapan, Kab. Paser, dan Kab. Penajam Paser Utara, terdiri dari 15 anggota 
• Dapil 3 Kab. Kutai Barat dan Kab. Kutai Kartanegara terdiri dari 7 anggota 
• Dapil 4 Kota Bontang, Kab Kutai Timur dan Kab Berau, terdiri dari 10 anggota 
• Dapil 5 Kota Tarakan, Kab Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan terdiri dari 9 anggota

• Komisi  1: Bidang Hukum, Ham, meliputi Pemerintahan Umum, keamanan dan Ketertiban 
• Komisi  2:  Bidang Keuangan dan Perekonomian, meliputi keuangan daerah ,aset daerah,     perpajakan , dan perusahaan daerah. 
• Komisi 3:   Bidang Pembangunan meliputi pekerjaan umum, perencanaan, pembangunan, perhubungan,pertambangan dan energy. 
• Komisi 4:   Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmi pengetahuan dan teknologi , kebudayaan

Tugas dan fungsi DPRD yaitu membuat PERDA bersama Kepala Daerah, mengalokasikan anggaran, kontroling/ pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah. Tata tertib DPRD Samarinda turunan dari UU No.27/GP 16 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan anggota DPRD. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. Tata tertib terdiri dari cara berpakaian ketika mengikuti (rapat sesuai jenis rapat) hak dan kewajiban.

Orang yang peduli dengan daerah dan bangsa mampu membuat perubahan adalah orang yang terpelajar yang merupakan pembentuk perubahan. Jadilah mahasoswa yang memiliki IP 3 maupun lebih , tingkatkan belajar. Religious , pandai berbicara, menjaga etika nasionalisme menjaga kebudayaan dan adanya rasa memiliki serta menjadi pribadi yang mandiri dan intelektualis. Paradigm sekarang tidak seperti zaman dahulu  bahwa buta huruf tidak bisa membaca dan menulis buta huruf zaman sekarang berarti buta tentang IT, tidak menguasai bahasa asing da nada mahasiswa tidak mampu mandiri. Agar mampu bersaing di dunia maka hal tersebut harus dikuasai

Kiblat bahasa didunia  saat ini adalah bahasa inggris dan bahasa kedua yang paling banyak digunakan didunia ini adalah bahasa mandarin, di kemungkinan yang akan datang bahasa mandarin bisa menjadi bahasa umum. Devisa dari Negara China saat ini sudah mendekati Negara Amerika Serikat , 5 tahun yang lalu devisa Negara China hampir sama dengan Negara bagian California .perekonomian China hampir menguasai seluruh dunia.

APBN Indonesia yaitu 2000 T dengan penduduk kurang lebih 250 juta

APBN Korea yaitu 6000 T dengan luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan Indonesia.

PDRB Kalimantan Timur disumbangkan ke Negara Indonesia sebesar 470 T- 510 T, llu dari pusat dikembalikan ke daerah dari hasil migas 15,5% atau 180 T, UU perimbangan keuangan pasal 33 tahun 2004. Dari migas Kaltim mendapatkan hasil untuk provinsi 3%, untuk daerah penghasil 6%, untuk daerah bukan penghasil dibagi rata 6%, pendidikan 0,5%. Anggaran Samarinda sekarang hanya 7T – 15T, 3% X 180T = 50T lebih seharusnya namun dikurangkan oleh pusat.

Mengenai Otonomi Khusus para anggota DPRD masih membicarakan hal ini namun belum dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim pada rapat paripurna di DPR RI. Menurut anggota DPRD Otonomi Khusus harus memiliki syarat-syarat tertentu, salah satunya adanya kekhususan pada suatu daerah dan infrastruktur yang memadai.

Dalam pemerintahan daerah terdapat adanya suatu perbedaan pendapat dari kaum elit politik. Tidak terjalinya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPRD. Inilah yang membuat pembangunan atau peraturan yang tidak terealisasi dalam membangun daerah samarinda contoh kasus taman kota bhayangkara yang terbengkalai karena program itu hanya walikota saja yang menjalani. DPRD tidak menyetujui program walikota itu karena mereka menganggap bahwa lahan itu bisa digunakan untuk hal berguna daripada membangun taman kota seperti membangun program pendidikan. 

Diskusi:

Ary Dwi Prasetyo

Anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 20% , berapakah dana yang sampai ke samarinda khususnya UNMUL?

Periode sebelem 2014-2019, UNMUL diberikan dana sebesar 600-700 Milyar. Menurut anggota DPRD sebenarnya Universitas bukan tanggung jawab aoleh APBN tetapi APBD sesuai dalam UU. Namun, DPRD yang membantu dalam bentuk hibah dan sudah dikumounikasikan oleh gubernur kaltim. Anggaran 20% (sesuai dengan UU)  itu dibagi ke dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, dan SDM (pendidikan, kesehata, dan ekonomi.) 

Dalam kunjungan ke DPRD Kaltim ini saya meyimpulkan keterkaitan dengan mata kuliah Teori Perbandingan Politik fenomena politik Negara mempunyai hubungan dengan masyarakat seperti DPRD ini adalah wadah dari aspirasi rakyat.