Ikko Tri Jayadi - 1302045143 - Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

Nama: Ikko Tri Jayadi

Nim: 1302045143

Hubungan Internasional Reguler B 2013  '

  Refleksi "Mengenal Parlemen Lebih Dekat"

Menurut saya ketika kunjungan ke DPRD( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) saya merasa sangat tersanjung dan senang karena ini pengalaman pertama saya ke sana sebagai tempat aspirasi masyarakat dan pembuat kebijakan ini merupakan kesempatan yang tidak boleh di sia-siakan karena kami dapat mengenal lebih jauh dan kunjungan kami sebagai Mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2013 berkunjung kesana dengan tema "MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT" dialog dan kunjungan ke Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ilmu yang kami dapat selain diberi motivasi kami juga mengenal para anggota DPRD . Ketua DPRD adalah partai yang mempunyai banyak suara yaitu GOLKAR. Ketua DPRD juga ada PDIP, HANURA dan GERINDRA dan yang masuk ada 10 partai dan 9 fraksi 1 fraksi minimal 4 orang dan 4 komisi. -Komisi 1 bidang hukum pemerintahan dan ham -Komisi 2 bidang Ekonomi dan keuangan -Komisi 3 bidang Pembangunan -Komisi 4 bidang kesejahteraan rakyat ( pendidikan, kesehatan, dll)

Pengisi materi antara lain :

1. -Bapak Adam(Fraksi Hanura)
2. -Bapak Erza Adityawarman(Dapil 4 Kota Bontang)
3. -Bapak Hermanto Kelad(Fraksi PDIP Dapil 3 Paser)
4. -Bapak Mursidi Muslim(Fraksi Golkar Dapil Kubar Mahulu)
5. -Bapak Rosyidi
6. -Ibu Rita Barito(Fraksi Golkar) -Ibu Siti Qomariyah (Dapil 1 Samarinda)
   

Banyak pembahasan dan motivasi-motivasi yang diberikan salah satunya pembahasan tentang :

Kiblat didunia pada saat ini adalah bahasa inggris dan kiblat bahasa dunia yang akan datang adalah bahasa mandarin karena devisa negara China sudah mendekati Amerika Serikat, pada 5 tahun yang lalu devisa negara China hampir sama dengan negara bagian California namun sekarang akan melampaui devisa AS sekitar 2 juta milyar. Perekonomian China hampir menguasai seluruh dunia. APBN Indonesia yaitu 2000 T dengan penduduk kurang lebih 250 juta. APBN Thailand yaitu 6000 T dengan penduduk hanya 35 juta. APBN Korea yaitu 20000 T dengan luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan Indonesia. PDRB Kalimantan Timur disumbangkan ke negara Indonesia sebesar 470 T – 510 T, yang menjadi tuntutan anggota DPRD terutama wacana Otonomi Khusus karena yang kembali ke kal-tim sebesar 15,5% untuk minyak dan 30% untuk gas. Politik tidak kotor tetapi tergantung operatornya.

Politik bagai sebuah pisau, apabila koki yang memegang pisau maka dapat menghasilkan hidangan yang lezat tetapi apabila pisau tersebut dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman maka banyak orang yang terbunuh. PDRB Kalimantan Timur disumbangkan ke negara Indonesia sebesar 470 T – 510 T, lalu dari pusat dikembalikan ke daerah dari hasil migas 15,5% atau 180 T, UU perimbangan keuangan pasal 33 tahun 2004, dari hasil migas KalTim mendapatkan untuk provinsi 3%, untuk daerah penghasil 6%, untuk daerah bukan penghasil dibagi rata 6%, pendidikan 0,5% (perlu dibentuk Tim terpadu) Anggaran Samarinda sekarang hanya 7 T – 15 T, 3%x180 T= 50 T lebih ( seharusnya) namun dikurangkan oleh pusat. Yang sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD Samarinda-> OTSUS. Selain itu kami banyak memberi pertanyaan dan diskusi mengenai permasalahan yang ada di Samarinda dan di DPRD seperti dari teman kami.

Risky Diana Priastari Apakah harapan Bapak/Ibu ( anggota DPRD ) terkait peran mahasiswa UNMUL dalam sistem politik? Dan bagaimana harapan dari DPRD itu sendiri? Belita Ayu Silviana Wibisono Apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan masih memerlukan sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk masyarakat? Sosialisasi politik dan komunikasi politik yang seperti apa? Dan apakah kegiatan tersebut sudah di laksanakan di Samarinda?

Ari Dwi Prasetyo Anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 20%, berapakah dana yang sampai ke Samarinda khususnya UNMUL? Dan Otonomi Khusus yang diminta oleh Samarinda kepada pusat, apa yang ditawarkan oleh DPRD Samarinda?

Peranan mahasiswa yang penting adalah mengkritisi apa yang salah oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD. Misalnya, tidak meratanya pembagian terhadap beasiswa kaltim cemerlang. Mahasiswa lebih baik berkunjung langsung ke gedung DPRD bukan dijalanan, berdemo dan merusak fasilitas.

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh DPRD sudah disosialisasikan dan ada PERDA yang mengatur tentang, pertama kewajiban membuat kebijakan daerah, kedua budgeting, dan ketiga control oleh pemerintah.

Periode sebelum 2014-2019, UNMUL diberikan dana sebesar 600-700 Milyar. Sebenarnya Universitas (Pendidikan) bukan tanggung jawab oleh APBD tetapi APBN sesuai didalam UU. Namun, DPRD yang membantu dalam bentuk hibah dan sudah dikomunikasikan oleh Gubernur KalTim. Anggaran 20% (sesuai dengan UU) itu juga dibagi kedalam pembangunan infrastruktur, pertanian dan SDM (pendidikan,kesehatan dan ekonomi). Otonomi Khusus masih dibicarakan oleh anggota DPRD Samarinda namun belum dikeluarkan oleh Gubernur KalTim pada rapat paripurna di DPR RI. Di Paser menuntut adanya perbaikan infrastruktur yang sudah ada, misalnya jalanan dari Banjarmasin ke Samarinda. Dengan OTSUS dapat membantu perbaikan infrastruktur tersebut. Otonomi khusus harus memiliki syarat-syarat tertentu, salah satunya adanya ‘kekhususan pada suatu daerah’ dan infrastruktur yang memadai.

Secara Struktur dan Fungsional tugas DPRD sudah benar dan sesuai dengan Tata tertib DPRD Samarinda turunan dari UU No.27/GP 16 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan anggota DPRD. Tetapi yang saya dan kawan-kawan sayangkan ialah Mereka seolah-olah menyalahkan petinggi yang lainnya bukan mencari apa yang salah. Dan Elite politik ini komunikasi dengan pejabat daerah kurang rapi,dimana adanya lempar-lemparan tugas dan saling menyalahkan seperti masalah OTSUS kini menggantung tidak pasti dan DPRD kurang respons dengan masalah ini ,komunikasi mereka dengan Pak Gubernur seperti acuh tak acuh dan ini sangat disayangkan. Kami Mahasiswa Hubungan Internasional 2013 berharap adanya kepekaan mereka untuk lebih mencintai Kaltim. Kami juga berharap adanya komunikasi yang jelas antar petinggi Daerah ini akan menjadikan lancarnya kerjasama antar birokrasi dan prilaku elite politik bisa lebih baik lagi. Disini Iman dan takwa dibutuhkan tetapi tidak hanya itu saja semua yang baik itu penting. Kekuasaan dan harta jangan membuat para Elite Politik lupa akan adanya rakyat sebagai mana mereka dipilih rakyat dan untuk rakyat mereka sebagai tempat aspirasi masyarakat.

Ini juga berkaitan dengan mata kuliah yang kami ambil yaitu teori perbandingan politik. Disini banyak kasus yang dapat dianalisa melalui mata kuliah teori perbandingan politik yang dituangkan pemikiran dari David Easton dan Gabriel L.Almond melalui pendekatan struktur fungsionalis seprti struktur dan fungsi dimana contohnya ialah DPRD. Selain itu prilaku elite politik juga dapat dicermati melalui pendekatan behavioralis.